Ambon, kota yang tak pernah kekurangan drama kembali menjadi panggung utama sebuah kasus yang seolah diambil dari novel detektif forensik: bagaimana sebuah akta hak milik tanah (eigendom) tahun 1922—zaman Hindia Belanda—bisa dicetak dengan kertas bermaterai “Concorde” (perusahaan kertas Indonesia yang baru berdiri puluhan tahun kemudian) dan tinta printer inkjet modern?
Cerita ini bermula dari sebidang tanah strategis di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Ambon. Tanah seluas puluhan ribu meter persegi itu sudah diputuskan sah milik ahli waris sejak 1950 melalui putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 21/1950 yang inkracht sejak 22 Maret 1950. Putusan itu bahkan sudah dieksekusi pengosongan pada 6 April 2011—artinya, siapa pun yang menempati saat itu diusir secara hukum dan tanah diserahkan kepada pemilik sah.
Sebagian tanah itu kemudian dengan ikhlas dihibahkan oleh ahli waris kepada negara: markas Korem 151/Binaiya (seluas ±18.880 m²), gereja, kantor lurah Batu Gajah, dan fasilitas umum lainnya. Semua sah, semua tercatat, semua sudah puluhan tahun damai.
Tapi tiba-tiba di tahun 2023, muncul gugatan baru.
Penggugat datang membawa “harta karun”: dua akta eigendom tahun 1922 dan 1939 yang katanya membuktikan bahwa tanah itu sebenarnya milik leluhur mereka.
Dan ajaibnya, pengadilan—meski sudah ada putusan inkracht 73 tahun sebelumnya—menerima gugatan itu, memenangkan penggugat di tingkat pertama dan banding, hingga Mahkamah Agung menolak kasasi ahli waris pada September 2025.
Ketika Forensik Berbicara
Ahli waris yang diwakili Novita Muskita dan kuasa hukum Lisa Tutupari, S.H., tidak tinggal diam. Mereka melapor ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease atas dugaan pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
Hasil Labfor Polres (analog forensik):
- Watermark kertas tertulis “Concorde” → perusahaan kertas Indonesia yang belum lahir tahun 1922
- Tinta berbasis inkjet modern → bukan tinta besi gallat era kolonial
- Kesimpulan: indikasi kuat dokumen palsu
Masih belum cukup, mereka mengundang Dr. Rismon Hasiholan Sianipar—ahli digital forensik yang sering menjadi saksi ahli di pengadilan—untuk menganalisis secara digital.
Dengan mata telanjang saja, Rismon sudah tertawa:
“Ini dokumen pakai proportional spacing dan kerning otomatis—teknologi yang baru ada di komputer era 1980-an. Mesin tik tahun 1922 hanya bisa monospace: setiap huruf makan ruang sama lebarnya, termasuk huruf ‘i’ yang sempit pun dikasih ruang longgar seperti huruf ‘m’. Ini bukan mesin tik, ini MS Word!”
Belum lagi nanti dicocokkan font-nya. Jika ternyata memakai Times New Roman atau Calibri—seperti kasus “Killian memos” yang menghancurkan kredibilitas CBS News di Amerika tahun 2004—maka ini akan menjadi bukti telak bahwa akta itu dicetak di era printer rumahan.
Novum untuk Peninjauan Kembali
Dua bukti kuat ini—hasil Labfor Polres + analisis digital forensik—akan dijadikan novum (bukti baru) untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Harapannya: putusan tahun 2023–2025 yang memenangkan penggugat dibatalkan demi hukum, dan para pihak yang diduga terlibat dalam pemalsuan surat dapat diproses pidana.
Di tengah perjuangan itu, ada cerita kecil yang ironis. Di lokasi tanah yang sama, berdiri gardu hubung PLN seluas 27 m². Sejak 2021 ahli waris sudah meminta PLN memindahkannya. Jawaban PLN? “Bisa dipindah, tapi biaya ditanggung ahli waris.” Padahal tanah itu milik mereka dan selama puluhan tahun PLN menempati tanpa bayar sewa sepeser pun.
“Mentang-mentang BUMN, lalu seenaknya kepada rakyat kecil,” keluh Novita Muskita.
Keadilan yang Mahal
Kasus ini bukan lagi sekadar sengketa tanah biasa. Ini adalah cermin betapa mudahnya “mencetak sejarah” di era digital untuk menggoyang putusan hukum yang sudah puluhan tahun inkracht. Jika akta eigendom tahun 1922 bisa lahir dari printer inkjet dan kertas Concorde, lalu diterima pengadilan untuk merebut tanah negara dan hibah masyarakat, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan tanah di Indonesia akan runtuh total.
Seperti kata host Taufik dari Langkah Update di akhir podcast:
“Keadilan itu mahal. Karena itu, keadilan harus kita perjuangkan bersama.”
Semoga Peninjauan Kembali nanti menjadi titik balik.
Semoga hakim-hakim yang memutus nanti lebih percaya pada sains forensik daripada “akta ajaib” yang lahir dari printer rumahan.
Seperti yang disampaikan para narasumber dalam diskusi tersebut:
“Kami tidak ingin mengintervensi hakim. Kami percaya pada hukum. Tapi kami juga ingin publik tahu: apakah sistem peradilan kita berpihak pada fakta, atau pada dokumen yang tampak meyakinkan namun palsu?”
Jika sistem hukum gagal membedakan antara kebenaran dan kepalsuan, maka keadilan bukan hanya mahal—ia bisa dibeli dan dipalsukan.
Karena jika tinta inkjet dan font Times New Roman bisa mengalahkan keadilan, maka kita semua sedang menyaksikan akhir dari rule of law di republik ini.
Merdeka?
Atau merdeka dari akta palsu dulu, baru kita bicara merdeka yang sesungguhnya.
Kasus ini masih berjalan. Peninjauan Kembali segera diajukan.
