Makassar, 29 Agustus 2025 – Kota Makassar, Sulawesi Selatan, diguncang aksi demonstrasi besar-besaran yang berujung anarkis pada Jumat malam, 29 Agustus 2025. Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan untuk menyuarakan kemarahan terhadap sejumlah isu nasional, termasuk kematian seorang pengemudi ojol di Jakarta dan kebijakan DPR RI yang dianggap tidak pro-rakyat. Aksi ini berpusat di depan Kantor DPRD Kota Makassar, Universitas Hasanuddin (Unhas), dan sejumlah titik strategis lainnya, namun berakhir dengan pembakaran gedung DPRD dan kerusakan fasilitas publik.
Latar Belakang Aksi
Aksi demonstrasi dipicu oleh kematian Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas tertabrak mobil rantis Brimob saat demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Tragedi ini memicu gelombang solidaritas di berbagai kota, termasuk Makassar. Selain itu, massa juga mengecam kenaikan tunjangan anggota DPR RI yang mencapai Rp50 juta per bulan, revisi UU TNI, dan kebijakan lain yang dianggap melemahkan pemberantasan korupsi. Tuntutan utama meliputi keadilan untuk Affan, pencopotan Kapolri, dan seruan “Reformasi Jilid 2” sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan saat ini.
Kronologi Kericuhan
Demonstrasi dimulai sejak siang hari di beberapa titik, seperti Fly Over Makassar, Jalan Urip Sumoharjo, dan depan Kampus Unhas. Massa yang terdiri dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muslim Indonesia (UMI), dan kelompok masyarakat lainnya awalnya melakukan aksi damai dengan orasi dan shalat gaib untuk Affan. Namun, situasi mulai memanas menjelang malam.
Sekitar pukul 20.00 WITA, aksi di depan Kantor DPRD Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani berubah anarkis. Massa merusak pagar gedung, melempari batu, dan membakar sejumlah sepeda motor serta mobil yang terparkir di halaman. Api kemudian merembet ke bagian depan dan sisi kiri gedung DPRD, menyebabkan kerusakan signifikan. Sementara itu, di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Unhas, demonstran memblokade jalan, merusak pos sekuriti, CCTV, dan membakar pos polisi, memicu kemacetan parah di jalur antarprovinsi.
Hingga pukul 22.30 WITA, kobaran api masih terlihat di gedung DPRD. Mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun tidak ada kehadiran aparat keamanan yang signifikan untuk mengendalikan situasi, sehingga aksi perusakan berlangsung tanpa hambatan. Massa meneriakkan kata “revolusi” dan memaki aparat serta pemerintah, mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap sistem yang ada.
Dampak dan Respons
Kericuhan ini menyebabkan kerusakan parah pada fasilitas publik, termasuk gedung DPRD, pos polisi, dan kendaraan. Kemacetan melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Perintis Kemerdekaan, Urip Sumoharjo, dan Pettarani, mengganggu aktivitas warga. Tidak ada laporan resmi mengenai korban jiwa, namun situasi chaos menimbulkan ketegangan di kalangan masyarakat.
Pihak kepolisian, yang sebelumnya menggunakan gas air mata dan water cannon pada aksi-aksi sebelumnya, tampak tidak hadir secara signifikan pada malam itu, memicu spekulasi tentang strategi pengamanan. Beberapa media lokal, seperti Fajar.co.id, menyerukan agar demonstrasi dilakukan secara damai tanpa merusak fasilitas umum, sambil mengakui bahwa aksi ini merupakan bagian dari hak demokrasi.
Sentimen Publik
Di media sosial, tagar seperti #IndonesiaGelap dan #ReformasiJilid2 ramai digunakan untuk menyuarakan kemarahan terhadap pemerintah dan DPR. Postingan dari akun-akun seperti @detikcom dan @KompasTV mencatat kericuhan di Makassar sebagai bagian dari gelombang protes nasional yang juga terjadi di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Simbolisme seperti pengibaran bendera Jolly Roger (One Piece) turut mewarnai aksi, mencerminkan semangat perlawanan massa.
Penutup
Aksi demonstrasi 29 Agustus 2025 di Makassar menjadi cerminan ketegangan sosial dan politik yang kian memanas di Indonesia. Meskipun bermula dari solidaritas dan tuntutan keadilan, eskalasi menuju tindakan anarkis menimbulkan kerugian material dan memperumit dialog antara masyarakat dan pemerintah. Situasi ini menuntut pendekatan yang bijak dari semua pihak untuk mencegah konflik lebih lanjut dan memastikan aspirasi rakyat tersalurkan secara konstruktif.
