Di tengah deru laju kendaraan dan hiruk-pikuk roda ekonomi Kota Ambon yang terus berdenyut, sebuah mahakarya arsitektur militer berusia lebih dari empat abad berdiri tegak dalam keheningan yang ganjil. Dinding-dinding batu purbanya yang tebal memendam sejuta kisah tentang kejayaan maritim, monopoli rempah-rempah yang mengubah peta dunia, hingga darah para martir kemerdekaan. Itulah Benteng Victoria, episentrum kelahiran peradaban Ambon modern yang ironisnya, hingga detik ini, masih “terpenjara” di negerinya sendiri.
Bagi warga sipil dan wisatawan, gerbang mahakarya abad ke-16 ini tertutup rapat. Berstatus sebagai Markas Komando Daerah Militer (Makodam) XV/Pattimura sekaligus sarang bagi Detasemen Kavaleri (Denkav) 5/Birgus Latro Cakti, situs bersejarah ini memunculkan sebuah paradoks konservasi yang teramat rumit. Bagaimana sebuah kota bisa merengkuh masa lalunya, jika denyut nadi sejarah itu sendiri tertimbun di bawah garasi tank dan barak militer?
Lorong Waktu, Harta Karun Rempah, dan Altar Eksekusi Pattimura
Membicarakan Benteng Victoria adalah membicarakan urat nadi kolonialisme di Timur Nusantara. Fondasi pertamanya diletakkan oleh armada Kekaisaran Portugis pada tahun 1575, yang menamainya Nossa Senhora da Anunciada (Bunda Maria Penerima Kabar Sukacita) karena peletakan batu pertamanya bertepatan dengan hari Kenaikan Isa Almasih. Dibangun persis di hadapan perairan teluk pelabuhan strategis, benteng ini adalah instrumen hegemoni untuk mengunci jalur distribusi rempah-rempah Kepulauan Maluku—komoditas yang kala itu jauh lebih berharga daripada emas murni.
Roda kekuasaan berputar. Pada tahun 1605, armada Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dari Belanda merebut benteng ini dan menamainya “Victoria” (Kemenangan). Struktur ini kemudian dihantam gempa tektonik berskala masif pada tahun 1754 yang meluluhlantakkan sebagian besar daratan Ambon. Di bawah komando Gubernur van Pleurren pada rentang 1775-1785, benteng ini direkonstruksi ulang secara besar-besaran dan bereinkarnasi dengan nama Nieuw Victoria.
Namun, bagi ingatan kolektif bangsa Indonesia, signifikansi benteng ini jauh melampaui perebutan kuasa bangsa Eropa. Tepat di pelataran depan benteng inilah—yang kini bersisian dengan Lapangan Merdeka Ambon—pahlawan nasional Thomas Matulessy, atau Kapitan Pattimura, menemui ajalnya. Setelah memimpin pemberontakan mematikan yang merebut Benteng Duurstede di Saparua, Pattimura dikhianati dan ditangkap.
Pada pagi kelabu tanggal 16 Desember 1817, Pattimura bersama tiga pemimpin lainnya, Philip Latumahina, Anthone Rhebok, dan Said Perintah, digiring ke tiang gantungan. Tragedi hari itu terekam mengerikan; tali gantung yang menjerat leher Latumahina sempat putus karena tak kuat menahan tubuh besarnya, memaksanya harus diseret kembali dan digantung untuk kedua kalinya hingga tewas.
Di perut benteng ini pula, masih tersimpan dungeon atau ruang tahanan bawah tanah yang gelap gulita, tempat di mana para pejuang disiksa dan diisolasi, serta kompleks pemakaman para elite VOC. Sayangnya, ruang sakral yang menyimpan luka dan heroisme sejarah ini telah terisolasi dari jangkauan anak cucu bangsa selama puluhan tahun.
Pasukan Ketam Kenari di Atas Fondasi Rapuh
Pasca-kemerdekaan, negara mengambil alih fasilitas eks-kolonial ini untuk kepentingan strategis keamanan nasional. Kawasan seluas 13 hektare (130.091 meter persegi) ini menjadi tulang punggung pertahanan Kodam XVI/Pattimura (yang pada 2025/2026 juga dirujuk sebagai Kodam XV/Pattimura).
Yang membuat situasi tata ruang semakin pelik adalah diaktifkannya Detasemen Kavaleri 5/Birgus Latro Cakti pada 7 Februari 2005 di dalam kawasan tersebut. Nomenklatur Birgus Latro diambil dari ketam kenari, krustasea endemik Maluku berlapis cangkang sekeras baja dengan capit yang mematikan, yang merepresentasikan doktrin pertahanan dan daya gempur kendaraan tempur lapis baja.
Akan tetapi, koeksistensi antara mesin tempur seberat puluhan ton dengan tumpukan bata berusia empat abad melahirkan gesekan yang destruktif. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XX Maluku, Dody Wiranto, mengungkapkan bahwa struktur bangunan tua tersebut berada di ambang krisis. Getaran konstan dari putaran mesin dan gesekan rantai tank telah merambat dan melemahkan fondasi purba. Ditambah lagi, cuaca pesisir Ambon yang sarat salinitas mempercepat pelapukan dinding dan bastion pertahanan, sementara sistem drainase kuno di dalam asrama militer yang tak lagi mumpuni membuat air menggenang dan mempercepat pembusukan material.
Angka Triliunan Rupiah dan Sengkarut Lahan Tawiri
Sejak tahun 2016, melalui dialog antara Pemkot Ambon dan Pangdam saat itu, Mayjen TNI Doni Monardo, muncul konsensus berani: militer harus keluar dari benteng demi menyelamatkan cagar budaya nasional. Rencana pemindahan ini didukung secara estafet oleh para pimpinan tertinggi TNI, mulai dari Jenderal Andika Perkasa hingga Wamenhan Letjen (Purn) M. Herindra pada tahun 2021.
Destinasi relokasi telah dikunci: Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, yang berjarak sekitar 12 kilometer dari titik nol kota. Lahan seluas 80 hektare diproyeksikan untuk membangun markas komando super modern lengkap dengan garasi tank dan hanggar kavaleri yang sesuai standar peperangan abad ke-21. Melalui mekanisme ruilslag (tukar guling), TNI bersedia menyerahkan kembali aset benteng, dengan syarat konstitusional bahwa Pemkot Ambon harus membebaskan lahan dan membiayai konstruksi penggantinya.
Namun, di sinilah roda birokrasi mulai terperosok ke dalam lumpur. Kebutuhan finansial untuk menyulap lahan mentah seluas 80 hektare di Tawiri menjadi pangkalan militer modern ditaksir menembus angka fantastis, yakni mencapai Rp 1 Triliun. Beban fiskal ini belum memperhitungkan estimasi dana ekskavasi dan restorasi cagar budaya Benteng Victoria yang membutuhkan sekitar Rp 300 miliar.
Masalahnya tidak murni sekadar pada besaran uang. Pembebasan lahan pengganti di Desa Tawiri diselimuti oleh kerumitan sengketa agraria yang pelik antara klaim lahan milik warga dengan institusi aparat (yang mana di wilayah Tawiri juga terdapat catatan konflik pertanahan seluas 251 hektare antara masyarakat dengan instansi TNI AU). Kondisi ganti rugi yang masih alot membuat pengerjaan fisik tersandera. Pemkot Ambon menyadari bahwa angka triliunan ini mustahil ditanggung oleh kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semata, sehingga mereka harus bergerilya menembus labirin kementerian di Jakarta untuk mendesak Bappenas agar proyek relokasi ini dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) multi-tahun.
Mengetuk Pintu Jakarta: Dari Festival hingga Kunjungan Menteri
Lelah terbentur birokrasi kertas, para penggiat kebudayaan dan aparatur Kota Ambon akhirnya menggunakan instrumen diplomasi publik. Guna memobilisasi kesadaran nasional dan “memaksa” pemerintah pusat menoleh, digelar perhelatan akbar “Festival Benteng Victoria” pada pertengahan Oktober 2025. Dibuka langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Lapangan Merdeka, karnaval budaya ini menjadi momentum emosional bagi masyarakat Maluku untuk mereklaim ikatan batin mereka terhadap benteng tersebut. Festival ini mengirimkan pesan kuat ke istana: sejarah ini bukan hanya milik elite militer, melainkan nyawa dari identitas kultural masyarakat Ambon.
Strategi ini membuahkan respons yang menjanjikan. Pada 28 November 2025, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, melakukan inspeksi teknis langsung ke jantung Benteng Nieuw Victoria. Didampingi langsung oleh Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo dan Komandan Denkav 5/BLC Mayor Kav Yulius Tri Pratisto, delegasi setingkat menteri ini menyusuri ruang tahanan bawah tanah dan area pemakaman elite VOC. Menbud menegaskan urgensi pelestarian ini sebagai instrumen penguatan identitas budaya dan modal raksasa kebangkitan wisata Maluku.
Napas Buatan di Tengah Pangkalan Aktif
Menyadari bahwa penantian selesainya konstruksi markas baru di Tawiri bisa memakan waktu bertahun-tahun, sebuah terobosan sinergi taktis dilahirkan pada bulan Februari 2026. Alih-alih menunggu militer angkat kaki seutuhnya, Pangdam XV/Pattimura mengambil sikap fleksibel dan progresif dengan mengizinkan para teknisi dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XX Maluku untuk melakukan pemugaran penyelamatan darurat, tepat di tengah-tengah operasional pangkalan lapis baja yang masih aktif.
Langkah medis darurat (life-saving intervention) ini belum menyentuh desain pariwisata, melainkan murni fokus pada menambal retakan dinding, memitigasi struktur bastion yang hampir rubuh, dan membongkar sistem tata air (drainase) yang rusak parah guna menghentikan tingkat kelembapan yang menggerus pori-pori bata pusaka tersebut.
Kendati asa mulai berpijar, pada Maret 2026, realitas jalan panjang birokrasi kembali harus diakui. Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, menegaskan bahwa meski ada progres, Pemkot saat ini posisinya masih “menunggu” kepastian pencairan anggaran makro dan keluarnya payung hukum setingkat menteri atau presiden untuk mengeksekusi perpindahan besar-besaran. Toisutta merujuk pada kesuksesan Pemerintah Kota Ternate yang telah berhasil mereklaim dan mengelola tiga benteng peninggalan kolonialnya sebagai inspirasi nyata bahwa, betapa pun sulitnya, misi ini sangat mungkin untuk dituntaskan.
Menanti Terbitnya Fajar di “Boulevard Victoria”
Cetak biru masa depan kawasan ini menjanjikan prospek yang teramat menakjubkan. Terbukanya kawasan 13 hektare di pusat kota, dengan pelataran depannya yang disebut sebagai “Boulevard Victoria” yang langsung menghadap ke arah Teluk Ambon, menjanjikan lanskap pariwisata kelas dunia. Di dalam dinding kunonya, Pemkot berambisi membangun Pusat Informasi Budaya dan Pariwisata Ambon yang terpadu. Rekayasa ruang ini tidak hanya akan menghidupkan usaha mikro warga lokal, namun juga membersihkan pusat kota dari lalu-lalang alat berat militer, menggantinya dengan koridor pejalan kaki yang menyambungkan benteng langsung ke Taman Pattimura dan Gong Perdamaian.
Pada akhirnya, perjuangan menyelamatkan Benteng Victoria bukan sekadar urusan memindahkan tank dan menyemen tembok tua. Ini adalah upaya raksasa sebuah bangsa untuk menyembuhkan amnesia sejarahnya. Membuka gerbang benteng ini berarti membebaskan kembali roh kepahlawanan Kapitan Pattimura ke pangkuan rakyatnya, menautkan kembali memori generasi muda Maluku dengan masa lalunya, dan menahbiskan kembali Kota Ambon sebagai jantung pusaka maritim dunia. Sebelum waktu benar-benar melumat setiap bongkahan batunya, kita hanya bisa berharap Jakarta segera merajut kunci birokrasi dan membuka rantai sangkar waktu yang menyandera Benteng Victoria.
